TODAY NEWS

Warga Purwokerto Keluhkan Kembali Merebaknya PKL di Trotoar

Foto: Wikipedia

PURWOKERTO,suaramerdeka.com – Upaya merelokasi PKL di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto yang sudah dilakukan beberapa bupati, termasuk Bupati Achmad Husein, sejuah ini juga berhasil, kini kemerebakan PKL di atas trotoar di sejumlah ruas jalan utama lainnya, kembali muncul.

Kondisi tersebut banyak dikeluhkan warga dan terkesan dibiarkan oleh aparat Satpol PP dan Dinperindagkop setempat. Seperti di Jl HR Bunyamin kawasan Unsoed, Jl Dr Angka yang selama ini steril dari PKL yang jadi percontohan  kawasan bebas dari PKL, pengemis, gelandangan dan papan reklame. Begitu pula di Jl Komisaris Bambang Suprapto, Ovieste Isdiman maupun Jl Jensoed barat.

Di Jl Dr Angka, sejumlah pedagang batu akik dan makanan, sudah terang-terangan berani menggelar dagangan pada pagi hingga sore hari. Hal itu juga dibiarkan oleh aparat Satpol PP maupun Dinperindagkop.

Begitu pula di Jl HR Bunyamin, di antaranya di trotoar Lapangan Glempang, yang dekat dengan lampu bangjo, sehingga pejalan kaki harus turun ke jalan, dan membahayakan keselamatan mereka karena daerah tersebut termasuk jalur ramai.

Wanto, penjual batu akik di Jl Angka menuturkan, ia jualan di lokasi tersebut karena jalur tersebut stategis dan ramai.  Selain itu, peminat batu akik saat ini semakin banyak.  “Jadi gelar dagangan di tepi jalan yang ramai pasti banyak pengunjung yang berhenti dan membeli,” kata pedagang akik kelilingan ini, Senin (2/3).

Namun keberdaan PKL, di antaranya pedagang  batu akik yang berjualan di atas trotoar, tetap dikeluhkan warga dan pejalan kaki, karena mereka tidak bisa lewat dengan nyaman. Warga Kelurahan Sumampir Tien Septika mengatakan, PKL di jalan HR Bunyamin terutama pagi hingga sore sangat menganggu pejalan kaki karena terletak di trotoar.

Apalagi tempat tersebut banyak digunakan untuk beraktifitas masyarakat karena di sekitar Pasar Glempang. Dia berharap pemkab agar bisa melakukan penataan PKL, agar keberadaan PKL tidak menganggu pejalan kaki.

OPINI :

Seharusnya pemerintah menyediakan tempat khusus untuk para PKL. Tidak hanya mengusir para PKL itu, toh mereka juga kan butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka jika mnereka tidak berdagang dari mana mereka akan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya memang salah para PKL itu berdagang dipinggiran jalan namun penyebab mereka seperti itu kan karena kurangnya tempat untuk mereka berdagang, seharunya pemerintahan lebih memperhatikan pedagang kecil seperti mereka dan tidak hanya mengusir tanpa memberikan solusi yang tepat.

SUMBER : KLIK DISINI

PENGARAHAN – Para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan pengarahan menjelang pelaksanaan proyek di SKPD. (suaramerdeka.com/Joko Dwi Hastanto)

KARANGANYAR, suaramerdeka.com – Pengesahan RAPBD yang tepat waktu 31 Desember 2014 diharapkan berdampak pada kelancaran seluruh kegiatan dan pelaksanaan proyek yang ada di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Semua diminta bekerja cepat dan tepat sehingga tak ada lagi proyek tercecer.‘’Kalau tahun 2014 masih ada yang kececer, saya masih maklum karena APBD disahkan akhir Juni. Namun sekarang, tidak ada lagi. Semua harus siap, dan jangan terjebak pada kebiasaan molor seperti sebelumnya. Tak ada alasan lagi,’’ tandas Bupati Juliyatmono.Di depan para staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dari semua SKPD, dia mengatakan tahun ini sudah kehilangan satu bulan karena selama Januari belum ada proyek berjalan. Semua masih dalam persiapan.‘’Tolong dicek semua persiapan harus matang dan benar-benar teremonitor dengan baik. Kalau sudah, maka semua harus berjalan dan diharapkan pada akhir tahun, pada bulan Nopember, semua benar-benar sudah selesai.’’Kalau semua selesai tepat waktu, sebetulnya yang akan merasakan enaknya adalah para PNS semu. Sebab di akhir tahun tak ada lagi pekerjaan penting, semua sudah selesai, sehingga bis dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga, cuti untuk refreshing dengan anak istri dan sebagainya.Dia mengatakan Juni APBD Perubahan juga sudah harus dibahas dan selesai, sehingga paroh waktu pada tahun ini, digunakan untuk merencanakan proyek yang belum dianggarkan. Monitoring menjadi sangat penting untuk mengetahui kegiatan apa yang belum dianggarkan.‘’Kalau semua diawasi, maka akan diketahui ada kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak mendapatkan pos anggaran. Dengan demikian, maka di APBD Perubahan bisa dimunculkan dan dijadikan prioritas untuk dialokasikan dan diselesaikan,’’ kata dia.Bupati juga meminta semua membiasakan diri sesuai prosedur yang ada. Semua kegiatan harus terpublikasi dan diketahui masyarakat. Mana yang harus dilelang melalui ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) atau LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk transparansi dan akuntabilitas sebuah kegiatan. Hal itu juga sekaligus meminimalisasi terjadinya sebuah penyimpangan, sehingga tidak ada yang terkena masalah hukum.

OPINI :Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Juliyatmono, tindakan yang diambil sangat tegas dan sangat bermanfaat untuk kelancaran pengerjaan proyek sehingga tidak ada lagi proyek yang tercecer apa lagi tidak terselesaikan. Selain itu semua menjadi terurus dan teratur rapi, tindakan tegas ini juga mempunyai keuntungan untuk para PNS karena, jika pekerjaan telah selesai semua diakhir tahun dapat bersantai - santai/refresing dengan keluarga dan lain sebagainya. Tindakan tegas ini patut dicontoh para pejabat lainnya, tidak hanya mengambil keputusan namun mempertanggungjawabkan dengan memberi bukti yang nyata.

Sumber : KLIK DISINI